Ulama Aceh Bolehkan Vaksin Rubella

Ulama Aceh Bolehkan Vaksin Rubella


Majelis Permusyarawatan Ulama Aceh, memutuskan bahwa penggunaan vaksin Measles Rubella (MR), yang disinyalir mengandung enzim babi, diperbolehkan dalam kondisi darurat.

“Terkait vaksin MR, Kita sepakat haram karena mengandung enzim babi, namun dalam kondisi terpaksa penggu­naannya diperbolehkan karena sifatnya darurat,” ujar Ketua MPU Provinsi Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, M.A.  Rabu (19/9) di Aula Meuligo Wakil Gubernur Aceh.

Menurutnya, MPU Aceh belum melaku­kan penelitian terhadap kandungan vaksin itu. Oleh karena itu, keputusan MPU tersebut merujuk kepada Fatwa MUI. Walau demikian, Pemerintah harus menghentikan penggunaan vaksin tersebut apabila sudah ditemukan vaksin yang halal dan suci. 

Guru Besar UIN Ar-raniry ini juga sepakat dengan upaya mendesak negara-negara dengan mayoritas muslim khususnya Indonesia untuk mempertimbangkan ajaran keagamaan sebagai panduan pemberian imunisasi dan pengobatan. Dalam hal ini Negara wajib memperhatikan kepentingan umat Islam dalam memenuhi kebutuhan obat dan vaksin yang suci dan halal. .

Keputusan untuk membolehkan vaksinasi itu dikeluarkan bersamaan dengan kedatangan Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia, di Banda Aceh.

"Imunisasi itu wajib hukumnya, bukan boleh. Karena apa? Karena kalau tidak diimunisasi, bahaya. Maka mengimunisasi menghilangkan bahaya. Itu wajib. Yang kedua, vaksinnya memang belum halal. Tapi karena dibutuhkan untuk menghilangkan bahaya, Majelis Ulama membolehkan vaksin MR karena darurat," kata Ma'ruf saat ditemui di Banda Aceh, Rabu (19/9).

Keputusan MPU Aceh ini merupakan angin segar setelah Plt Gubernur Aceh, Nova Indriansyah, memutuskan penundaan terhadap pelaksanaan vaksin Rubella seminggu sebelumnya (12/9). Alasannya, Pemerintah Provinsi Aceh masih menunggu fatwa MPU. Padahal, berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Aceh, dari 1,5 juta anak di Aceh hanya sekitar 100 ribu orang yang telah divaksin.

Dengan dikeluarkannya keputusan fatwa MPU Iini, Pemerintah Provinsi Aceh akhirnya berubah pikiran. Berdasarkan hasil rapat Pemerintah Daerah dengan Forkopimda di Rumah Dinas Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Rabu (19/09), Pemerintah Daerah sepakat untuk melanjutkan program vaksinisasi MR.

Juru bicara Pemerintah Daerah Aceh, Wiratmadinata, mengatakan Pemerintah Daerah membolehkan vaksinisasi MR dan menganjurkan agar kampanye vaksin tersebut dilanjutkan.

"Vaksin MR agar terus dilanjutkan, namun untuk orang tua yang tidak mau anaknya di vaksin agar tidak dilakukan pemaksaan, cukup bagi mereka yang mau saja di vaksin," ujar Jubir Pemerintah Aceh, Wiratmadinata.

 

 

Kamu suka dengan konten akutahu.com? Berikan dua jempol sebagai tanda kamu menyukai konten ini.

Beritahu cuan reaksi kamu setelah membaca konten ini.

like
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1