Tingkat WTP Tinggi, Lembaga Pemerintahan Indonesia Sudah Akuntabel

Jakarta - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini yang eksklusif diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada lembaga pemerintahan yang memiliki laporan keuangan yang wajar. Opini ini menjadi salah satu topik pada Acara Bincang Bisnis di Jak TV pada Senin (17/06) yang bertemakan "Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital 4.0".

Acara ini mengundang Ernadhi Sudarmanto (Deputi PIP Bidang Polhukam dan PMK BPKP), Bahtiar Arif (Sekjen BPK), Syarif Fasya (Walikota Jambi), dan Bambang Sariwanto (Sekjen Kemenkumham) sebagai narasumber ahli. Acara dipandu oleh Isnaeni Achdiat (EY Partner).

Menurut Bahtiar, ada empat penentu WTP: kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, cukupnya penjelasan, sistem pengendalian internal sudah memadai, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bahtiar menambahkan ada sekitar 70% lembaga negara di daerah yang memperoleh WTP sedangkan untuk pusat, jumlah lembaga yang mendapatkan opini ini telah mencapai 94%. BPK telah membuat kualifikasi negara-negara berdasarkan akuntabilitas laporan keuangannya.

"Di BPK ada levelnya, yang terendah adalah combating corruption"

Bahtiar melihat Indonesia telah beranjak dari level tersebut ke level Assuring Accountability. Pada level ini, laporan keuangan lembaga negara relatif akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi. Indonesia malah sudah mengarah ke level yang lebih tinggi Enhancing Economy.

Salah satu faktor tingginya jumlah lembaga yang mendapatkan WTP adalah penggunaan teknologi dalam proses audit BPK. BPK telah mengambangkan fitur electronic audit atau biasa disingkat e-audit. keuntungan dari fitur ini adalah proses audit bisa dilakukan dalam hitungan detik dan dimana saja. seluruh data laporan keuangan telah terkomputerisasi dengan baik.

"Sistem akuntansinya telah terkomputerisasi baik di pusat maupun di daerah" Tandas Bahtiar.