Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di Indonesia

Jakarta - Desentralisasi dalam kerangka pembangunan kesehatan di Indonesia dimaksudkan mengoptimalkan pembangunan, mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem desentralistik memberi kewenangan bagi daerah untuk menentukan sendiri program serta pengalokasian dana  pembangunan kesehatan di daerahnya.

Pembangunan sehat di Indonesia dilakuka untuk mendorong masyarakat untuk bersikap dan bertindak mandiri dalam menjaga kesehatannya. Beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yaitu pemberdayaan sumber daya lokal, pembangunan kesehatan berbasis masyarakat, sistem prabayar pelayanan kesehatan, dan pembangunan kesehatan multisektor.

Selain itu, membuat kebijakan pembiayaan kesehatan, yakni pembiayaan oleh pemerintah pusat disalurkan melalui BPJS sesuai Kebijakan Pembiayaan JKN, dan secara tradisi melalui Kementerian Kesehatan. Dana APBN untuk Penerima Bantuan Iuran menjadi penutup kekurangan BPJS. Kebijakan penambahan supply side, yakni pemerintah mulai melakukan beberapa penambahan beberapa fasilitas rumah sakit, peningkatan jumlah dokter spesialis, serta tempat pendidikan dokter spesialis dan lain sebagainya di beberapa daerah.

Kebijakan alokasi anggaran dan pembayaran, yakni dengan melakukan pengalokasian anggaran kesehatan kebeberapa daerah, tujuannnya untuk meningkatkan aspek keadilan dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni mengadakan sistem kontrak dengan beberapa institusi pelayanan kesehatan di daerah.
Kebijakan promosi kesehatan, yakni dengan melakukan pengembangan kebijakan promosi kesehatan dengan penambahan anggaran paket-paket promosi kesehatan.

Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain. Salah satunya, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Timur Tengah Utara (TTU) bekerjasama dengan Program Kemitraan Indonesia Australia dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembangunan sistem kesehatan daerah.

Pembelajaran yang dihasilkan bukan saja mengenai pentingnya penguatan sistem kesehatan daerah tetapi lebih jauh lagi adalah pentingnya kerjasama lintas sektor/bidang, karena permasalahan dan intervensi penguatan di bidang kesehatan memerlukan kerjasama dan dukungan dari bidang-bidang non kesehatan dan juga dukungan aktor swasta dan masyarakat. 


REFERENSI

Kurniawan, Andri. 2010. “Kebijakan Dan Isu Kesehatan Dalam Konteks Otonomi Daerah (Policy and Health Issues in the Context of Regional Autonomy)”. Jurnal Kanun (Online), No. 51, (http://www.jurnal.unsyiah.ac.id). diakses pada Tanggal 18 April 2019.

Filayati, Bilqis dan Endang Marpuah. 2017. “Sistem Kesehatan Daerah”. Makalah (Internet), (https://caridokumen.com). diakses pada Tanggal 17 April 2019.

Siagian, Albiner. 2002. “Paradigma Baru Pembangunan Kesehatan (Suatu Kajian Kesiapan Daerah Menghadapi Desentralisasi Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010)”. Makalah (Internet), (http://www.rudyct.com). diakses pada Tanggal 17 April 2019. 

Trisnantoro, Laksono. 2014. “Kebijakan Kesehatan Indonesia”. Artikel (Internet), (https://kebijakankesehatanindonesia.net). diakses pada Tanggal 17 April 2019.