Memastikan Akuntabilitas Lembaga Negara, Kinerja BPKP Dipuji

Jakarta - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadakan perbincangan mengenai Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital 4.0 pada Acara Bincang Bisnis di Jak TV pada Jumat (14/06). Acara ini mengundang Ernadhi Sudarmanto (Deputi PIP Bidang Polhukam dan PMK BPKP), Bahtiar Arif (Sekjen BPK), Syarif Fasya (Walikota Jambi), dan Bambang Sariwanto (Sekjen Kemenkumham) sebagai narasumber ahli. Acara ini dipandu oleh Isnaeni Achdiat (EY Partner).

Dalam sesi bincang-bincang kali ini, host acara, Isnaeni Achdiat atau sering disapa Pak Is menanyakan Kepada Ernadhi, bagaimana BPKP membantu akuntabilitas keuangan publik di era digital. Menurut Ernadhi pilar akuntansi ada dua yaitu, sistem pengendalian dan pengawasan internal. BPKP memastikan kedua hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pembimbingan dan penilaian bagi lembaga-lembaga pemerintah.

"Orang BPKP sejauh ini melakukan pembimbingan dan assesment sampai mencapai target-target tertentu" Kata Ernadhi menjelaskan.

Kinerja BPKP dipuji oleh Walikota Jambi, Syarif Fasya. Syarif sangat mengapresiasi kinerja BPKP dalam membantu mereka terkait pemberian konsultasi anggaran. Pemerintah Kota Jambi akan menuruti anjuran BPKP terkait diskresi atau keputusan mengenai anggaran.

"Kalau BPKP memberikan lampu hijau, kami laksanakan, kalau BPKP memberikan lampu kuning, kami harus banyak coaching clinic lagi, kalau BPKP memberikan lampu merah, kami tidak akan lakukan diskresi tersebut" kata Syarif.

Menurut Ernadhi, kunci untuk meningkatkan akuntabilitas adalah digitalisasi. Bagi Ernadhi, Digitalisasi adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar karena berhubungan dengan akuntabilitas.

"Digitalisasi akan meningkatkan akuntabilitas melalui fitur-fitur pengendalian. Mereka akan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga negara" Tutup Ernadhi