Dilansir oleh CNN Indonesia, Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengusulkan bahwa siswa hanya perlu masuk sekolah dua kali seminggu jika siswa diharuskan kembali masuk sekolah di saat pandemi corona.
“Dan cukup empat jam di sekolah dengan sistem guru piket”, ujar ketua umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, sebagai respon wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka kembali sekolah di tengah pandemi corona.
Ramli mengusulkan penerapan blended learning sebagai solusi pembelajaran, yang berarti pembelajaran dilakukan secara online dan tatap muka secara bergantian. Ia menyarankan agar guru mengirimkan materi pembelajaran terlebih dahulu lewat aplikasi, lalu lanjut menjelaskan materi secara online. Sehingga ketika bertatap muka, siswa hanya perlu berkonsultasi ke guru tentang materi-materi yang mereka pelajari secara online.
Ramli menyampaikan bahwa metode pembelajaran ini dapat memotong waktu belajar menjadi lebih singkat. "Guru lebih mudah menyampaikan materinya. Dan cukup 20 menit untuk 1 pelajaran, yang selama ini 35 menit untuk SD, 40 menit untuk SMP dan 45 menit untuk SMA," jelas Ramli.
Dalam pertemuan tatap muka, Ramli memperhitungkan bahwa waktu pembelajaran dapat dipangkas menjadi 10-15 menit setiap mata pelajaran. Hal ini mungkin dilakukan jika pertemuan tatap muka hanya digunakan sebagai fasilitas konsultasi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana untuk membuka kembali sekolah di bulan Juli mendatang. Namun keputusan tersebut hanya akan dilakukan oleh sekolah-sekolah yang berada di zona hijau. Kebijakan tersebut tidak mendapat dukungan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.
JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia) menyampaikan bahwa 59% laporan yang mereka dapat setuju agar penerimaan peserta didik baru dan tahun ajaran baru diundur hingga kondisi benar-benar aman. “Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya 24% yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020," ujar keterangan pers JPPI. Mereka yang tidak setuju khawatir bahwa siswa dapat terjangkit virus corona di lingkungan sekolah.
Selain itu, JPPI juga menyuarakan kekhawatiran bahwa sekolah-sekolah belum benar-benar siap untuk menerapkan protokol kesehatan dengan adanya keterbatasan sarana dan sumber daya, serta banyak orang tua yang mengaku kesulitan untuk membayar biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Karena kekhawatiran ini, JPPI menyarankan agar penerimaan peserta didik baru dan tahun ajaran baru diundur hingga akhir pandemi. (cpr/nab)
