Metode Perhitungan
BPS:
Menggunakan perhitungan Basic Needs Approach atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, seperti pakaian, perumahan, biaya sewa, listrik, air, dan kebutuhan lainnya.
Bank Dunia (World Bank):
Menggunakan standar daya beli riil (Purchasing Power Parity atau PPP) dengan kategori:
Negara berpendapatan rendah (sangat miskin): US$2,15 hingga US$3 PPP, atau Rp12.888 – Rp17.976
Negara berpendapatan menengah ke bawah (miskin sedang): US$3,65 – US$4,20 PPP atau Rp21.874 – Rp25.166
Negara berpendapatan menengah ke atas (rentan miskin): US$6,85 – US$8,30 PPP atau Rp41.052 – Rp49.733
Indonesia masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (rentan miskin).
Batas Garis Kemiskinan per kapita per bulan
BPS: Rp609.160,-
Bank Dunia: Rp1.230.000,-
Hasil Pengukuran Indonesia 2025
BPS: 23,85 juta penduduk miskin (8,47% dari populasi)
Bank Dunia: 171,8 juta penduduk miskin (60,8% dari populasi)
Keterangan
PPP yang digunakan oleh World Bank merupakan metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegera, jadi bukan menggunakan kurs nilai tukar yang berlaku saat ini.
Adapun nilai US$1 PPP 2024 setara dengan Rp5.993,03.
Perbedaan ini berasal dari standar perhitungan dan metode yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. BPS menegaskan bahwa Indonesia baru saja naik status menjadi negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Class Income (UMIC) dengan Gross National Income sebesar US$4,870 pada tahun 2023, dan US$4.960 pada tahun 2024. Angka-angka ini ada sedikit di atas batas bawah kategori UMIC, yaitu US$4.516-US$14.005. BPS menyebutkan apabila standar kemiskinan Bank Dunia (World Bank) diterapkan, tentunya menghasilkan jumlah penduduk miskin yang besar.
Bank Dunia mengakui menggunakan sumber data yang sama dengan BPS, survei rumah tangga resmi dari BPS, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Bank dunia (World Bank) menggunakan garis kemiskinan Internasional sesuai dengan 3 jenis perbedaan harga:
Bank Dunia (World Bank) juga menyebutkan perhitungan kemiskinan juga bergantung pada konteks dan latar belakang isu tiap negara.
