• A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Undefined variable: rss_hide

    Filename: partials/_social_media_links.php

    Line Number: 45

    Backtrace:

    File: /home/isnaenirikki/public_html/application/views/partials/_social_media_links.php
    Line: 45
    Function: _error_handler

    File: /home/isnaenirikki/public_html/application/views/partials/_header.php
    Line: 770
    Function: view

    File: /home/isnaenirikki/public_html/application/controllers/Home.php
    Line: 164
    Function: view

    File: /home/isnaenirikki/public_html/index.php
    Line: 315
    Function: require_once

Perhutanan Sosial, Menuju Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan Indonesia memiliki potensi dan fungsi yang beragam, terutama terkait fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi. Terkait dengan fungsi yang beragam tersebut maka diperlukan sebuah cara untuk memanfaatkan segala potensi dengan konsep lestari dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengelolan secara partisipatif antara multisektor terutama bagi masyarakat sekitar hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa mengurus hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia harus mampu mengakomodir dinamika aspirasi, adat, budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Secara umum, pengelolaan hutan berkelanjutan didasarkan pada tiga pendekatan prinsip kelestarian yaitu kelestarian ekologi, kelestarian ekologi, dan kelestarian sosial. Tentu saja ketiga prinsip pelestarian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Namun, yang paling penting untuk diingat adalah masyarakat sebagai pemegang peran penting dalam pengelolaan sering dihadapkan pada permasalahan sengketa lahan (tenurial). Permasalahan terhadap kepemilikan lahan ini membuat kesejahteraan masyarakat menurun. Masyarakat yang sejak dahulu mendiami dan mengelola hutan secara berkelanjutan sering terbentur dengan kebijakan dan aparatur pemerintahan yang berlaku. Akibatnya, pengelolaan lahan hutan berjalan kurang efektif sehingga ketiga prinsip tata kelola hutan berkelanjutan tidak terpenuhi.

Kabar baiknya, sebagai sebuah langkah optimisme, pemerintah telah menetapkan sebuah skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, skema tersebut bernama Perhutanan Sosial (Social Forestry). Melalui Peraturan Nomor P.86/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2016 menimbang bahwa dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan. Maka daripada itu, diperlukanlah kegiatan perhutanan sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan hutan desa, izin usaha hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, kemitraan hutan, atau dan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk menyejahterakan masyarakat dan kelestarian hutan.

Bentuk implementasi perhutanan sosial yang diterapkan masyarakat sekitar hutan yaitu sistem pertanian kolaboratif seperti Agroforestry itu sendiri, Sylvofishery, sylvapastura dan Agrosylvapastura. Perhutanan sosial ini sudah diterapkan diseluruh Indonesia, salahs atunya yaitu Perhutanan sosial di Muara Gembong Bekasi. Perizinan legal pemanfaatan hutan ini diberikan kepada 38 kepala keluarga dengan penerapan pertanian sylvofishery atau pertanian tambak. Sumber pendapatan masyarakat ini berasal dari hasil tambak dengan pengelolaan hutan bakau berkelanjutan.

Melalui skema perizinan dan bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sekitar hutan diharapakan mampu membentuk masyarakat yang sejahtera dengan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

 

Foto: Beritamusi

Kamu suka dengan konten akutahu.com? Berikan dua jempol sebagai tanda kamu menyukai konten ini.

Beritahu cuan reaksi kamu setelah membaca konten ini.

like
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0