PK (Peninjauan Kembali) dapat diajukan hanya jika terdapat hal atau keadaan tertentu seperti ditemukannya Novum (bukti baru) dan/atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum (UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Undang-undang memberikan kesempatan dan sarana bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku.

Kamu suka dengan konten akutahu.com? Berikan dua jempol sebagai tanda kamu menyukai konten ini.

Beritahu cuan reaksi kamu setelah membaca konten ini.

like
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0