Peneliti INDEF: Cadangan Migas telah Menipis

Jakarta - Isu revitalisasi sektor migas adalah isu yang tidak pernah kadaluarsa untuk dibahas. Sektor migas adalah sumber daya energi utama yang digunakan Indonesia selain batubara. Untuk membahas isu ini, INDEF membuat forum diskusi berjudul "Mencari Solusi Revitalisasi Sektor Migas di Indonesia" yang diadakan di Resto Tjikini Lima, Cikini, Jakarta pada Kamis (21/03).

Menurut Direktur INDEF, Berly Martawardaya, cadangan minyak Indonesia akan habis dalam waktu 12 tahun mendatang sementara cadangan gas akan habis pada 30 tahun mendatang. Oleh karena itu dibutuhkan dana abadi migas untuk menanggulangi krisis migas di masa depan.

Senada dengan Berly, Anggota Komisi VII DPR RI, Tjatur Sapto Edy menyatakan kekhawatirannya terkait nasib sektor migas.

"Sektor Migas bukan lagi primadona di negeri ini" kata Tjatur merujuk pada nasib sektor migas saat ini.

Tjatur menambahkan kalau anggaran untuk ditjen migas hanya 1,1 Miliar Rupiah. Sebagian alokasi dana tersebut digunakan untuk pengadaan jaringan gas ke masyarakat. Tjatur juga setuju akan pendapat dari INDEF mengenai dana abadi migas. Tjatur mengadakan perkembangan pembahasan RUU Dana Abadi Migas sangat positif. DPR telah setuju dan diagendakan akan diselesaikan sebelum September tahun ini.

Selain masalah revitalisasi sektor migas, INDEF juga menyarankan untuk mencari sumber energi pengganti migas. Peneliti INDEF, Imaduddin Abdullah berpendapat Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan energi terbarukan. Salah satu halangan dalam mengganti bahan bakar migas ke energi terbarukan adalah ada anggapan bahwa pengembangan energi terbarukan mahal.

"Renewable Energy (energi terbarukan) masih dianggap mahal dibandingkan misalnya batubara. Minyak sebenarnya mahal tetapi jika diganti maka tidak ada rente (selisih biaya yang bisa diambil-red)  yang bisa didapatkan dari proses pembelian minyak" Terang Imaduddin.

Menurut Imaduddin, Pemerintah Indonesia harusnya menghitung biaya kesehatan yang ditimbulkan akibat pemakaian energi konvensional yang berdampak buruk bagi manusia seperti minyak bumi atau batubara.

"Jika ada orang sakit karena menghirup udara hasil bahan-bahan bakar tersebut, biaya kesehatan mereka akan ditanggung oleh BPJS yang juga menggunakan uang negara. Kenapa ini tidak dilihat sebagai biaya yang juga harus ditanggung oleh pemerintah?" tanya Imaduddin.

Imaduddin melanjutkan, sebenarnya Indonesia bisa mengambil peluang dari sektor energi terbarukan. Teknologi  Hal yang membuat energi terbarukan mahal adalah pengadaan komponen-komponen alat pengonversi energi terbarukan seperti baterai matahari. Ini adalah peluang bisnis baru yang dapat memajukan industri dalam negeri. "Jika Industri dalam negeri maju, Indonesia tidak perlu mengimpor komponen mahal dari luar dan membangun ekonomi Indonesia" tutup Imaduddin.