Menanti Amnesti, Tim Kuasa Hukum Baiq Nuril Siap Beraksi

Jakarta - Terpidana kasus penyebaran konten asusila, Baiq Nuril, masih menunggu amnesti dari Presiden Joko Widodo agar kasusnya dianggap tidak ada.

Sebelumnya, Tim Pengacara Baiq Nuril mengajukan PK ke MA dengan nomor kasus 83 PK/Pid.Sus/2019. PK ini ditolak oleh MA sekaligus menyatakan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Baiq tetap berlaku.

Menurut kuasa hukum Baiq Nuril, Djoko Jumadi, pihaknya melihat amnesti sebagai jalan terakhir untuk melepaskan Baiq Nuril dari kasus yang menjeratnya.

"Ketika PK sudah keluar berarti sudah selesai sehingga satu-satunya jalan yang ada adalah amnesti saja" Kata Djoko dalam wawancara via telepon dengan Media AKUTAHU, Selasa (9/7).

Jika Amnesti ini tidak datang, Djoko mengakui tidak ada lagi yang bisa timnya lakukan. Dengan kata lain, Baiq harus menjalani hukuman kurungan selama enam bulan.

Baiq Nuril sendiri adalah mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, NTB, yang dijerat dengan UU ITE atas tuduhan penyebaran rekaman telepon dengan mantan kepala sekolahnya. Isinya, bermuatan tindakan asusila. Pengadilan Negeri Mataram awalnya memvonis bebas, namun jaksa melakukan banding dan kasasi hingga ke MA.

 

Foto: @humasmahkamahagung