Menakar Peran TNI di Masyarakat

Jakarta - ada suatu masa dimana TNI dapat menduduki jabatan sipil seperti gubernur, bupati, atau anggota dewan. Mereka mendapatkan jabatan-jabatan ini karena pada masa orde baru, Indonesia menganut dwifungsi Abri dimana abri dapat terlibat dalam urusan sipil. Saat ini wacana pengembalian peran TNI ke masyarakat seperti pada masa orde baru mencuat kembali dan menimbulkan kontroversi publik.

Oleh karena itu, Komnas Ham mengadakan diskusi mengenai penakaran peran militer dalam kehidupan masyarakat sipil di kantor komnas ham Jakarta pada(01/03/2019). Acara ini mengundang Prof. Syamsudin Haris dari LIPI, Agus Widjojo dari Lemhannas, dan Choirul Anam dari Komnas HAM. Sebagai pembicara.

Prof. Syamsudin Haris memulai diskusi dengan memberikan basis akademis dari hubungan sipil dan militer. Prof. Syamsudin percaya akan tesis Samuel Huntington tentang supremasi sipil yang mengatakan kalau sipil harus memiliki posisi di atas militer. Militer harus fokus dalam tugasnya dalam menjaga negara. Lebih lanjut lagi, Prof. Syamsudin mengatakan kalau tidak ada upaya serius dan konsisten dari otoritas sipil dalam menegakkan  supremasi sipil. Akibatnya, komitmen militer untuk mereformasi dirinya menjadi tidak konsisten. Padahal terlibatnya militer di ranah sipil menghambat demokratisasi di Indonesia.

"parlemen Indonesia pasca 98 tidak memiliki visi dan skema mengenai tata kelola keamanan pasca Soeharto" Terang Prof. Syamsudin.

Senada dengan Prof. Syamsudin, Agus Widjojo menekankan pentingnya supremasi sipil. Menurutnya, dalam demokrasi yang memiliki otoritas tertinggi haruslah pejabat - pejabat sipil karena mereka dipilih oleh rakyat. Menurutnya lagi, jabatan yang dapat diduduki oleh awak militer adalah jabatan dengan kompetensi mengenai ketahanan dan pertahanan seperti Menkopolhukam. Itupun militer tidak bisa menguasai kementerian tersebut seutuhnya, harus berbagi dengan sipil.

Terkait hambatan dalam supremasi sipil, Agus setuju dengan Prof. Syamsudin kalau tidak ada usaha serius dari sipil dalam menegakkan supremasi sipil. Ketika ada wartawan yang bertanya mengenai hambatan dari internal militer, Agus menjawab singkat.

"Suarakan saja opini sipil. Katakan kalau itu (militer kembali ke ranah sipil red.) salah" jawab Agus.

Lebih lanjut lagi, ia menekankan kalau yang memiliki otoritas pembuat kebijakan adalah pejabat sipil bukan panglima militer. Maka dari itu komitmen dari sipil lah yang harus diperkuat.