Memantau Kasus Baiq Nuril, Ini Beda Amnesti dan Grasi

Jakarta - Persidangan kasus penyebaran rekaman telepon dengan konten asusila yang melibatkan mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Baiq Nuril telah berakhir. Baiq Nuril divonis bersalah atas tindakannya menyebarkan rekaman telepon dirinya dengan Kepala Sekolah tempatnya bekerja saat itu.

Baiq Nuril Divonis hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 Juta Rupiah Subsider kurungan tiga bulan penjara oleh Mahkamah Agung, merupakan buntut dari kasasi jaksa. Sebelumnya, ia divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Sayangnya, Mahkamah Agung menganulir vonis PN Mataram. 

Menurut pengacara Baiq Nuril, Djoko Jumadi, pihaknya kini hanya bisa menunggu langkah presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti pada kliennya. Hanya amnesti dari Presiden RI yang dapat membatalkan keputusan ini.

"Amnesti itu kewenangan presiden presiden yang secara hukum ketatanegaraan itu dimungkinkan" kata Djoko dalam wawancara via telepon dengan Media AKUTAHU, pada Selasa (9/7).

Djoko berpendapat, Amnesti berbeda dengan grasi. Definisi dari grasi adalah pernyataan pengampunan. Untuk mengajukan grasi, pemohon harus mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Seperti dikutip dari situs Kepaniteraan Mahkamah Agung,Permohonan ini tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Berbeda dengan grasi, amnesti memiliki konsekuensi yang berbeda.

"Amnesti kan (dari kata) amnesia atau melupakan. Jadi presiden melupakan kasus itu dan menganggap tidak terjadi apa-apa" terang Djoko.