Jakarta - Pemerintah ingin memajukan ekonomi kerakyatan. Pernyataan itu diungkapkan Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan, dalam Acara Bincang Bisnis bersama IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) di JAK TV, Rabu (19/6), yang dipandu oleh Isnaeni Achdiat, Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI.
Menurut Mardiasmo, langkah ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi, mayoritas pelaku ekonomi Indonesia berasal dari UMKM yang umumnya dari kalangan rakyat jelata. Mereka merupakan representasi dari ekonomi kerakyatan.
“Ekonomi itu harus inklusif, harus merangkul semua rakyat Indonesia, terutama pada rakyat jelata. Sekitar 90% pelaku ekonomi itu adalah UMKM, banyak di antara mereka bekerja secara informal, unreported dan unrecorded” imbuh Mardiasmo.
Meski demikian, pemerintah sudah menyiapkan beberapa trik-trik untuk mengembangkan UMKM. Salah satunya adalah dengan tarif pajak yang rendah.
“Sekarang pemerintah menerapkan tarif sebesar 0,5% dari total omzet” terang Mardiasmo.
Di sisi lain, pemerintah akan memberikan akses pembiayaan “Kita berikan mereka bantuan sosial, subsidi dan Program Keluarga Harapan (PKH). Jika mereka punya usaha, kita akan berikan akses permodalan seperti
Selain itu, pemerintah juga menggerakkan upaya sertifikasi tanah rakyat. “Tujuannya agar tanah tersebut dapat diagunkan, sehingga mereka bisa memperoleh modal” lanjut Mardiasmo.
Kementerian Keuangan juga memiliki peran untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. APBN, misalnya, diarahkan untuk melakukan stimulus fiskal ke masyarakat.
“Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kita hanya pengolah fiskalnya saja” ujar Mardiasmo.
Uang dari APBN, menurut ia, diberikan sepertiga untuk daerah, termasuk dalam bentuk dana desa, untuk rakyat. Disamping itu, alokasi dana akan diarahkan ke bantuan sosial.
“Ada bantuan misalnya raskin, PKH, beasiswa bidik misi. Jadi, diharapkan ekonomi tidak hanya sekedar inklusif tetapi juga memberikan afirmasi bagi mereka yang kurang mampu," ujar Mardiasmo.
