Larangan Melibatkan Anak Pada Pesta Demokrasi

Jakarta - Dalam menanggapi fenomena pelibatan anak dalam proses demokrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum, mengeluarkan surat edaran bersama menyerukan Pemilu 2019 yang ramah anak. Surat edaran ini ditandatangani pada 15 Maret 2019 dan dikeluarkan pada hari Senin (25/03).

Dalam surat edaran ini, Kemenppa menghimbau agar keberadaan anak jangan disalahgunakan pada kegiatan politik seperti, menerima uang atau sembako saat kampanye, menjadikan anak juru kampanye politik, memanfaatkan anak untuk memasang atribut kampanye, membawa anak pada acara kampanye, atau mendiskriminasi anak yang berasal dari keluarga dengan afiliasi politik yang berbeda.

Himbauan ini berdasarkan pada UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. KPU menilai surat edaran ini perlu ditaati untuk melindungi generasi bangsa, terutama anak-anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.