Langkah Ampuh Pemda DKI Jakarta Kelola APBD Besar

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dikenal sebagai provinsi dengan Anggaran Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD) yang paling besar di Indonesia. Alhasil, Pemda DKI memiliki tantangan tersendiri saat mengelola keuangannya. Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta, Edi Sumantri.

"APBD kami di tahun 2019 sekitar 80,9 triliun, sementara PAD kami mencapai 74,77 triliun," kata Edi dalam acara Dialog Pengelolaan Keuangan Negara 2019 di Balai Kartini, Jakarta (25/6).

Terkait pengelolaan APBD yang besar itu, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan dilakukannya panca upaya pembangunan. Salah satunya, dengan pembangunan sumber daya manusia.

"Kita berusaha bergerak di lima bidang, paling utama itu pembangunan manusia" ujarnya.

Pemda juga aktif dalam memberikan bantuan. "Misalnya bantuan pangan, kita bisa beli daging 120.000, itu ada subdisi jadinya 30.000. Ada lagi KJP untuk pendidikan warga miskin dan hibah kepada Marbot Masjid" ujarnya.

Pemda DKI sendiri punya enam terobosan dalam pengelolaan keuangan negara yang bersifat efisien. Upaya tersebut berupa sistem pembayaran nirtunai (cashless payment), integrasi pembayaran pajak dengan Dirjen Pajak, implementasi SP2D online, dan lain lain.

"Ada juga pemberian subsidi berbasis kartu Bank DKI, penerapan online sistem Pajak Daerah, penyelesaian Aset bermasalah melalui Majelis Status Barang Milik Daerah, dan integrasi sistem aset dengan sistem keuangan" jelas Edi.

Dari sekian terobosan itu, ada satu yang baru pemda DKI terapkan di Indonesia yaitu dengan bekerja sama dengan Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak.

"Integrasi pembayaran pajak dengan Dirjen Pajak itu baru kami yang lakukan" kata Edi

Meski demikian, laporan keuangan Pemda DKI Jakarta sangat baik. Ini dibuktikan dengan opini BPK yang berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2017.

"Tahun 2018 kami juga mendapatkan opini WTP dari BPK" ujar Edi.

Reporter: Andi Wirapratama