Efek Akuntansi Berbasis Akrual, Mayoritas Pemda Meraih WTP

Jakarta - Pemerintah Daerah juga mulai menerapkan sistem kerja dengan cara yang efektif. Meski begitu, mereka tetap melakukan dengan metode yang telah ada sebelumnya, yaitu akrual.

Staff Ahli Kemendagri, Hamdani, mempaparkan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah (Pemda) secara akrual dalam Dialog Pengelolaan Keuangan Negara 2019 & Rapat Anggota KASP IAI di Jakarta, Selasa (25/6). Lalu, apa itu akrual?

Akrual adalah metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Menurutnya, ada peningkatan signifikan terhadap opini laporan keuangan daerah yang semakin menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sudah banyak yang WTP. Pada 2017, jumlah provinsi yang memperoleh WTP mencapai 97%, total kabupaten mencapai 72%, dan jumlah kota mencapai 86%," papar Hamdani.

Hal ini karena pemerintah telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015. Padahal, rencana ini sudah dimulai sejak tahun 2008, seiring berjalannya waktu mulai sukses dijalankan.

"Ada penundaan dalam pelaksanaanya. Opini dari BPK menyatakan bahwa pemda belum siap dalam melaksanakannya" ungkap Hamdani.

Menurut Hamdani, hal ini karena pemerintah telah menyiapkan segala infrastruktur yang ada. Jadi, semua persiapan telah lengkap, hanya tinggal menjalankan.

"Infrastruktur ini berjumlah enam yakni, regulasi kebijakan dan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang mumpuni, adanya sistem informasi akuntansi, Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), adanya proses bisnis akuntansi dan review laporan keuangan oleh pemda" jelas Hamdani.

Selain itu, Hamdani juga memaparkan inovasi baru dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah sudah menambahkan satu struktur yang berperan dalam hal itu.

"Mereka adalah PPK-SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD " ujarnya.

Reporter: Andi Wirapratama