DNKI Berencana Meningkatkan Keuangan Inklusif

Jakarta - Pemerataan akses layanan ekonomi menjadi isu penting di Indonesia. Tidak semua masyarakat Indonesia tahu ada layanan teknologi finansial yang dapat memudahkan hidup mereka. Kesenjangan itulah yang ingin dipangkas oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Lalu apa itu DNKI?

Dalam wawancara yang dilakukan Media Akutahu terhadap Communications & Knowledge Management manager dari DNKI, Aisyah Novanarima di Sekretariat DNKI di Lapangan Banteng, jakarta pada Kamis (05/09), Aisyah mengatakan bahwa DNKi organisasi yang diketuai langsung oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Aisyah mengakui masih ada miskonsepsi dari masyarakat mengenai DNKI. salah satunya adalah dalam membedakan DNKI dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).Miskonsepsi ini terjadi karena di kantor DNKI sendiri, logo yang ada adalah logo SNKI. Menurut Aisyah, logo SNKI dibuat untuk mensosialisasikan SNKI, program terpenting dari DNKI maka dari itu ditaruh di depan kantor DNKI untuk mensosialisasikan strategi DNKI.

Atasan Aisyah, Kepala Manajemen Proyek DNKI, Djauhari Sitorus menambahkan linimasa eksistensi DNKI.Djauhari bercerita secara kronologis bahawa permulaan dari DNKI ini adalah Peraturan Presiden tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam peraturan ini disebutlah DNKI sebagai pihak yang mengimplementasikan strategi ini.

"Dalam dokumen itu, Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang bertugas mengimplementasikan strategi ini" Kata Djauhari.

Sekalipun dipimpin langsung oleh presiden, sehari-hari otoritas yang bertugas mengepalai badan ini adalah Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian.

"Ketua Harian dari DNKI adalah Bapak Menko, sedangkan Wakil Ketua Harian ada dua: Satu Gubernur BI satu lagi adalah Ketua Dewan Komisioner OJK" Terang Djauhari.

DNKI memiliki tugas untuk menciptakan kondisi keuangan inklusif. Kondisi keuangan inklusif disini adalah keadaan dimana akses layanan finansial yang aman dan nyaman, terjangkau bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, DNKI memiliki 7 kelompok kerja yang masing-masing ditugaskan di tujuh indikator seperti: Literasi Keuangan, pemberian sertifikat lengkap, intermediari (agen bank atau produk keuangan), keuangan pemerintah, perlindungan konsumen, regulasi, dan teknologi informasi. DNKI bertekad untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan finansial lewat SNKI.