Dengan Entrepreneurship, Kota Jambi Sukses Reformasi Birokrasi

Jakarta - Sistem alokasi anggaran Kota Jambi telah berubah menjadi efektif dan efisien. Pembukuan laporan anggarannya pun memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), artinya tidak ditemukan penghitungan anggaran yang tidak wajar dalam laporan keuangannya.

Kesuksesan kota ini menjadi bahan perbincangan pada Acara Bincang Bisnis Persembahan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jak TV pada Senin (17/06). Acara ini mengundang Walikota Jambi, Syarif Fasha bersama tiga narasumber lain yaitu Ernadhi Sudarmanto (Deputi PIP Bidang Polhukam dan PMK BPKP), Bahtiar Arif (Sekjen BPK), dan Bambang Sariwanto (Sekjen Kemenkumham), dan dipandu oleh Isnaeni Achdiat (EY Partner).

Syarif bercerita, perjuangan Kota Jambi dalam memperoleh opini WTP dari BPK tidaklah mulus. Mereka pernah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2015. Artinya ada catatan dari BPK terkait pengelolaan keuangan mereka. Setahun berikutnya, bahkan opini BPK untuk mereka adalah disclaimer atau BPK tidak bisa memutuskan status anggaran dari kota ini.

"Dengan pernyataan tersebut, itulah titik awal kami untuk mereformasi itu semua" Terang Syarif

Setelah mereformasi birokrasi Kota Jambi, setahun beikutanya Kota Jambi langsung mendapatkan WTP. Opini dari BPK ini bertahan hingga dua tahun setelahnya.

Salah satu rahasia akuntabilitas Kota Jambi adalah strategi reformasi birokrasi yang dinamakan birokrasi enterpreneurship. Ia ingin meruntuhkan stigma bahwa aparatur sipil negara atau ASN yang hanya datang, duduk,diam, dan dapat gaji. Lewat birokrasi enterpreneurship Syarif memberikan penghargaan kepada ASN yang memiliki performa baik dalam bekerja.

Selain mereformasi ASN, Syarif juga mengubah paradigma alokasi anggaran untuk program pemerintah. Ia memangkas berbagai acara pemerintah terutama yang hasilnya tidak jelas.

"Kalau kami dulu di kota Jambi memiliki 300 kegiatan setiap tahun, kami sederhanakan menjadi 60 kegiatan tetapi tidak mengurangi fungsi kebutuhan yang akan dilaksanakan" terang Syarif.

Menurut Syarif, hal ini dilakukan untuk memangkas honor kegiatan tambahan bagi ASN yang mubazir karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ASN sudah termasuk dalam gaji mereka. adanya honor kegiatan akan membuat pemasukan mereka menjadi dobel dan ini menurut Syarif adalah pengeluaran yang tidak efisien.

"Dengan banyak kegiatan akan mengeluarkan banyak honor kegiatan, inikan uang semua" tandas Syarif.