Aturan Rumah Dinas Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 200 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Bila berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.